Transformasi Digital Dinilai Penting untuk Perkuat Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta – Transformasi digital dinilai menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi, integrasi data, serta peningkatan kualitas layanan publik diharapkan mampu mendorong penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan inklusif.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam webinar bertajuk “Transformasi Digital untuk Memperkuat Sistem Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Era Ekonomi Digital” yang diselenggarakan pada Kamis (5/11/2026).

Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc., dalam pemaparannya menekankan bahwa digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar upaya mengembangkan teknologi, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tidak terabaikan.

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital memang membuka berbagai peluang pekerjaan dan usaha baru. Masyarakat kini dapat memperoleh penghasilan melalui lokapasar, layanan transportasi daring, pekerjaan lepas, hingga berbagai platform digital. Namun, fleksibilitas tersebut juga menghadirkan tantangan, terutama terkait ketidakpastian pendapatan dan perlindungan sosial bagi para pekerja.

Karena itu, sistem perlindungan sosial perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pola kerja masyarakat, termasuk menjangkau pekerja informal dan pekerja sektor digital.

Farah juga menyoroti pentingnya penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Data yang akurat dan terus diperbarui diperlukan agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Ia turut menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital melaporkan sistem penghubung layanan pemerintah telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam uji coba digitalisasi perlindungan sosial dengan jangkauan sekitar 5,4 juta keluarga hingga 28 September 2026.

Meski demikian, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari banyaknya transaksi. Kemudahan akses, kecepatan pelayanan, ketepatan penerima, serta penyelesaian pengaduan masyarakat juga harus menjadi indikator utama.

Farah mengingatkan agar digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan baru bagi kelompok rentan, seperti lansia, masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, maupun warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Oleh sebab itu, layanan digital perlu tetap didukung pendampingan sosial dan mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau.

Sementara itu, Rektor Universitas Sains Indonesia, Dr. Ir. Endah Murtiana Sari, ST, MM, menjelaskan bahwa transformasi digital perlu mendorong sistem perlindungan sosial yang lebih antisipatif, bukan hanya merespons persoalan setelah terjadi.

Ia menilai perkembangan ekonomi digital membawa peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, teknologi memperluas pasar UMKM, meningkatkan produktivitas, membuka pekerjaan fleksibel, dan mempermudah akses keuangan. Namun, di sisi lain, masyarakat juga menghadapi ketidakstabilan pendapatan, ketidakpastian status pekerjaan, serta kesenjangan keterampilan digital.

Endah menyoroti potensi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan Big Data dalam memperkuat sistem perlindungan sosial. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi data ganda, memetakan kebutuhan bantuan berdasarkan wilayah, memprediksi kelompok rentan akibat tekanan ekonomi, hingga menyediakan layanan informasi melalui chatbot.

Namun, pemanfaatan teknologi juga harus memperhatikan risiko bias data, kesalahan klasifikasi penerima bantuan, dan kebocoran informasi pribadi. Karena itu, pengawasan manusia, transparansi, audit data, serta mekanisme pengajuan keberatan tetap diperlukan agar keputusan yang dihasilkan sistem dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, komunitas, dan media. Sinergi tersebut dibutuhkan untuk membangun ekosistem perlindungan sosial yang lebih aman, efektif, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Dr. phil. Panji Anugrah Permana, S.I.P., M.Si., menyoroti bahwa transformasi digital dalam perlindungan sosial bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan keadilan dan hak masyarakat.

Menurutnya, digitalisasi dapat memperluas jangkauan layanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan. Akan tetapi, apabila tidak dirancang secara inklusif, sistem digital justru berpotensi membuat masyarakat yang memiliki keterbatasan akses semakin sulit mendapatkan haknya.

Ia menggambarkan kondisi warga yang tidak memiliki telepon pintar, akses internet stabil, atau kemampuan menggunakan aplikasi. Kelompok tersebut berisiko tidak tercatat dalam sistem meskipun sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima perlindungan sosial.

Panji juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja platform digital, seperti pengemudi daring, kurir, dan pekerja lepas. Ketidakstabilan pendapatan serta belum jelasnya pembagian tanggung jawab antara pekerja, platform, dan pemerintah menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Menurutnya, perlindungan bagi pekerja digital perlu mencakup kepastian pembayaran, keselamatan kerja, jaminan sosial, perlindungan ketika kehilangan penghasilan, serta transparansi dalam sistem penilaian dan keputusan algoritmik.

Ia menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik harus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh penjelasan, menyampaikan pengaduan, dan mengoreksi keputusan yang dianggap tidak sesuai.

Melalui berbagai pemaparan tersebut, transformasi digital diharapkan tidak hanya menghasilkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien, tetapi juga mampu memperkuat keadilan sosial. Integrasi data, perlindungan informasi pribadi, pemerataan akses teknologi, serta keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut mampu menghadirkan manfaat nyata, melindungi hak masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Share this post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *