Jakarta – Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di tengah kemudahan tersebut, penyebaran berita bohong atau hoaks menjadi tantangan yang dapat mengancam persatuan bangsa. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dinilai penting untuk membangun masyarakat yang kritis sekaligus memiliki wawasan kebangsaan.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam webinar bertajuk “Literasi Digital dalam Meningkatkan Wawasan Kebangsaan” yang diselenggarakan pada Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber untuk membahas pentingnya pemanfaatan teknologi secara bijak dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah derasnya arus informasi digital.
Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc., menyampaikan bahwa perkembangan era digital telah membentuk pola interaksi dan budaya baru di tengah masyarakat. Internet kini menjadi sarana utama untuk mendapatkan informasi, berkomunikasi, hingga mengembangkan berbagai aktivitas produktif.
Namun, kemudahan tersebut juga memiliki risiko apabila tidak disertai kemampuan memahami dan memverifikasi informasi. Menurutnya, budaya digital seharusnya menjadi ruang untuk membangun pengetahuan, bertukar gagasan, serta menciptakan diskusi yang sehat, bukan dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks maupun melakukan perundungan.
Farah menyoroti fenomena banjir informasi yang membuat masyarakat kesulitan membedakan informasi benar dan keliru. Ia mengutip data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencatat sekitar 8.499 isu hoaks pernah beredar di masyarakat. Isu tersebut mencakup berbagai bidang, di antaranya kesehatan, pemerintahan, dan politik.
Kondisi ini semakin mengkhawatirkan karena informasi palsu dapat memicu kesalahpahaman, memperbesar konflik, hingga mengganggu kerukunan masyarakat. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang membutuhkan semangat persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.
Ia menjelaskan bahwa literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kecakapan dalam mencari, menilai, memanfaatkan, dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab.
Dalam konteks tersebut, wawasan kebangsaan perlu terus diterapkan sebagai pedoman dalam berinteraksi di ruang digital. Nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus tetap menjadi landasan masyarakat dalam menghadapi perbedaan pendapat maupun informasi yang berpotensi memecah belah.
Sementara itu, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim, S.Sos., M.Si., menyoroti rendahnya tingkat kesopanan digital atau Digital Civility Index (DCI) masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa tantangan dunia maya tidak hanya berkaitan dengan penyebaran hoaks, tetapi juga perilaku pengguna yang kerap memberikan respons tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Mengacu pada data Digital Civility Index yang dipaparkan, Indonesia berada di peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menghormati orang lain, menghargai perbedaan pandangan, serta menjaga etika ketika berkomunikasi melalui internet.
Wildan mengingatkan bahwa komunikasi yang berlangsung secara cepat di media sosial sering membuat seseorang bereaksi tanpa berpikir panjang. Akibatnya, komentar kasar, penyebaran informasi tanpa verifikasi, dan tindakan perundungan mudah terjadi.
Menurutnya, pembangunan literasi digital membutuhkan kerja sama tiga unsur utama, yaitu pemerintah, pelaku industri atau penyedia platform digital, serta masyarakat. Pemerintah berperan dalam menghadirkan regulasi dan tata kelola ruang siber, perusahaan teknologi bertanggung jawab menciptakan platform yang aman, sedangkan masyarakat perlu membangun kesadaran moral dan perilaku digital yang baik.
Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai pengaruh algoritma media sosial yang dapat membentuk ruang informasi terbatas atau echo chamber. Kondisi tersebut membuat pengguna cenderung menerima informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri dan sulit memahami perspektif berbeda.
Karena itu, kemampuan berpikir kritis dan memeriksa fakta menjadi semakin penting, terutama di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kreator konten maupun pengguna media sosial diharapkan memastikan validitas informasi sebelum menyebarkannya. Kebiasaan bernalar sebelum mengklik dan membagikan sesuatu perlu terus dibangun.
Pembahasan mengenai hubungan literasi digital dan persatuan bangsa turut disampaikan oleh Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr. Drs. Amri Yusra, M.Si. Ia menegaskan bahwa ruang digital merupakan bagian dari kehidupan berbangsa sehingga nilai persatuan dan penghormatan terhadap keberagaman harus tetap dijaga.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan pandangan bukan alasan untuk saling bermusuhan. Interaksi di media sosial seharusnya mengutamakan dialog, penggunaan fakta, serta penyampaian pendapat secara santun dan bertanggung jawab.
Amri mengidentifikasi empat ancaman utama yang dapat merusak persatuan di ruang digital, yaitu hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, dan echo chamber. Berbagai ancaman tersebut dapat menurunkan kepercayaan antarmasyarakat apabila tidak dihadapi dengan kecakapan literasi yang memadai.
Ia juga menjelaskan empat pilar literasi digital yang perlu dimiliki masyarakat, yakni kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Keempatnya saling melengkapi dalam membentuk pengguna internet yang mampu memanfaatkan teknologi, menjaga perilaku, menghargai keberagaman, serta melindungi data pribadi.
Lebih lanjut, Amri mengajak masyarakat menerapkan prinsip “Saring Sebelum Sharing” melalui lima langkah sederhana. Pertama, mengendalikan emosi ketika menerima informasi provokatif. Kedua, memeriksa sumber informasi. Ketiga, memastikan konteks seperti waktu dan lokasi kejadian. Keempat, membandingkan informasi dengan sumber tepercaya. Kelima, hanya membagikan informasi yang benar dan bermanfaat.
Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi turut menghasilkan konten positif yang memperkuat identitas bangsa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengenalkan budaya daerah, mengangkat kisah sejarah lokal, serta mempromosikan karya dan kegiatan gotong royong masyarakat.
Melalui kegiatan ini, para narasumber mengajak masyarakat untuk menjadikan literasi digital sebagai bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Kemampuan menggunakan teknologi harus berjalan seiring dengan kesadaran menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan mengutamakan kebenaran informasi.
Dengan membangun kebiasaan berpikir kritis, memeriksa fakta, serta berkomunikasi secara santun, ruang digital diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat wawasan kebangsaan. Masyarakat pun dapat berperan sebagai agen penyebar informasi positif dalam menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia.



