Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperkuat pendidikan politik masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula. Kegiatan yang digelar pada Selasa (17/11/2026) ini menjadi upaya mendorong terciptanya pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, peserta diajak memahami bahwa pemilu bukan sekadar momentum untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Lebih dari itu, pemilu merupakan ruang bagi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan bangsa melalui pilihan yang didasarkan pada pengetahuan serta pertimbangan rasional.
Pendidikan pemilih dinilai memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat tidak cukup hanya dilihat dari jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi juga dari kemampuan mereka memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Wakil Ketua Satu Bidang Akademik Institut Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Dr. Puja Subekti, S.Ag., M.Pd.B., MM, dalam pemaparannya menekankan pentingnya menjadikan pemilu sebagai tindakan moral yang dilandasi niat baik dan tanggung jawab.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menggadaikan hak pilih demi keuntungan sesaat melalui praktik politik uang. Menurutnya, pemberian uang yang bertujuan memengaruhi pilihan politik berbeda dengan bantuan tulus tanpa syarat. Politik uang berpotensi melahirkan pemimpin yang lebih berorientasi mengembalikan modal politik dibandingkan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Puja juga mengajak peserta menilai calon pemimpin berdasarkan integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan karena kesamaan agama, suku, maupun kelompok. Perbedaan pilihan politik, lanjutnya, tidak seharusnya menjadi alasan untuk menumbuhkan permusuhan dan memutus hubungan sosial.
Selain itu, ia menyoroti tantangan pemilih di era digital, terutama maraknya hoaks, informasi yang dipotong dari konteks aslinya, manipulasi gambar dan video berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta ujaran kebencian.
Untuk menghadapi persoalan tersebut, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, mencari bukti pendukung, dan mempertimbangkan dampak sebelum membagikan suatu konten. Pemilih juga diingatkan agar menjaga ucapan di media sosial dan tidak ikut menyebarkan informasi yang berpotensi memecah belah.
Sementara itu, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Syaiful Bahri, S.Sos., M.Si., membahas pentingnya partisipasi politik dan keberadaan well-informed citizen atau warga negara yang berpengetahuan dalam penyelenggaraan demokrasi.
Menurutnya, partisipasi politik merupakan fondasi sistem demokrasi yang sehat. Keterlibatan masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pemberian suara saat pemilu, tetapi juga melalui kesadaran untuk mengikuti perkembangan politik, memahami kebijakan, serta menyampaikan kritik secara bertanggung jawab.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan media sosial dan AI telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi politik sekaligus pola kampanye. Teknologi dapat memperluas jangkauan komunikasi politik, tetapi juga berisiko dimanfaatkan untuk manipulasi opini, penyebaran informasi menyesatkan, hingga penggunaan teknologi deepfake.
Karena itu, masyarakat perlu meningkatkan kemampuan memilah informasi. Syaiful menyampaikan sejumlah langkah untuk menjadi warga negara yang berpengetahuan, di antaranya menggunakan beragam sumber informasi, membaca media kredibel, memahami sudut pandang berbeda, membedakan fakta dan opini, serta melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi.
Pemilih yang berpengetahuan diharapkan tidak mudah mengikuti opini yang berkembang tanpa dasar, melainkan mampu memahami persoalan secara menyeluruh sebelum menentukan sikap politik.
Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hafizhul Mizan, turut menyoroti posisi strategis Generasi Z dalam politik elektoral. Dengan jumlah sekitar 75,37 juta jiwa atau 25,98 persen dari penduduk Indonesia, kelompok kelahiran 1997–2012 tersebut menjadi salah satu kelompok pemilih yang memiliki pengaruh besar terhadap arah demokrasi.
Ia mengingatkan bahwa pilihan politik saat ini akan membawa konsekuensi jangka panjang, terutama bagi generasi muda yang akan merasakan dampak kebijakan pada masa mendatang. Oleh sebab itu, Generasi Z perlu menggunakan hak pilih secara bijaksana dan tidak mudah terpengaruh popularitas, kedekatan emosional, maupun iming-iming materi.
Hafizhul juga mengajak generasi muda mewaspadai disinformasi, fitnah, dan kebencian yang dapat merusak persatuan. Menurutnya, satu suara mungkin hanya dihitung satu kali dalam pemilu, tetapi keputusan individu dapat memberikan pengaruh lebih luas terhadap kehidupan bersama.
Ia menegaskan bahwa partisipasi politik tidak berhenti setelah masyarakat memberikan suara. Warga negara tetap memiliki tanggung jawab untuk mengawal janji politik, memantau kebijakan pemerintah, serta menyampaikan kritik secara konstruktif.
Melalui kegiatan KPU Goes to Campus ini, masyarakat, khususnya pemilih pemula dan generasi muda, diharapkan semakin memahami pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Menjadi pemilih cerdas berarti berani menolak politik uang, tidak terjebak politik identitas, mampu menyaring informasi, serta menghormati perbedaan pilihan.
Dengan pendidikan pemilih yang berkelanjutan, KPU mendorong terbangunnya budaya demokrasi yang lebih inklusif dan berintegritas. Setiap suara memiliki arti, sehingga penggunaannya perlu didasarkan pada kesadaran, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa.



