Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada Kelompok Pemilih Rentan, Marjinal, dan Pemula bertajuk KPU Goes to Campus, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya KPU dalam meningkatkan kualitas demokrasi dengan mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih.
Dalam sambutannya, KPU menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi masyarakat saat pemungutan suara. Lebih dari itu, kualitas demokrasi ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihan secara cerdas, kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.
Melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, KPU berupaya menghadirkan ruang pembelajaran yang inklusif dan mudah diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah untuk meningkatkan kesadaran pemilih dalam menghadapi tantangan demokrasi, seperti penyebaran hoaks, disinformasi, politik uang, ujaran kebencian, hingga sikap apatis terhadap proses politik.
Salah satu materi disampaikan oleh Wawan Gunawan, S.Kom., MT., M.Kom., selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana. Dalam pemaparannya, ia mengangkat tema panduan menjadi pemilih yang kritis, mandiri, dan tahan hoaks, khususnya bagi Generasi Z menjelang Pemilu 2029.
Wawan menjelaskan bahwa generasi muda memiliki peran strategis dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan, jumlah pemilih Gen Z pada Pemilu 2024 mencapai sekitar 60,65 juta jiwa atau 22,85 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sementara itu, pada Pemilu 2029, jumlahnya diperkirakan mencapai 52,65 juta jiwa atau 24,56 persen dari total 214.354.667 pemilih berdasarkan PDPB Semester I 2026.
Menurutnya, suara generasi muda memiliki pengaruh besar terhadap arah kebijakan publik, mulai dari sektor pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan sosial.
Ia juga mengingatkan bahwa memilih bukan sekadar menggunakan hak suara, melainkan menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan masa depan. Karena itu, generasi muda perlu menghindari keputusan politik yang hanya didasarkan pada popularitas, emosi, maupun ajakan di media sosial.
Untuk menjadi pemilih yang cerdas, Wawan memaparkan enam langkah penting yang perlu dilakukan Gen Z. Pertama, memastikan status hak pilih melalui situs cekdptonline.kpu.go.id. Kedua, mengenali calon dengan mempelajari visi, misi, dan program kerja. Ketiga, memeriksa rekam jejak calon. Keempat, menolak segala bentuk politik uang. Kelima, memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Keenam, turut mengawasi jalannya proses pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak berwenang.
Selain itu, pemilih juga diimbau untuk mencari informasi kepemiluan melalui sumber resmi dan terpercaya, seperti portal KPU di infopemilu.kpu.go.id, kanal resmi peserta pemilu, serta pemberitaan media kredibel.
Dalam pembahasannya, Wawan turut menyoroti maraknya penyebaran informasi palsu dan manipulasi konten digital yang berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat. Ia mencontohkan kasus manipulasi foto amplop berisi uang pada Pemilu 2024 yang diedit dengan menambahkan gambar pasangan calon sehingga menimbulkan informasi menyesatkan.
Kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga menjadi tantangan tersendiri karena memungkinkan manipulasi wajah dan gambar. Oleh sebab itu, masyarakat perlu lebih teliti dalam menilai keaslian informasi visual yang beredar di media sosial.
Wawan membagikan tujuh langkah untuk mengenali hoaks, yakni memeriksa sumber informasi, membaca isi berita secara menyeluruh, mengecek tanggal dan lokasi kejadian, membandingkan informasi dengan sumber independen, mencari video utuh beserta konteksnya, menelusuri foto menggunakan Google Lens, serta memeriksa fakta melalui situs pemeriksa fakta.
Beberapa platform yang dapat dimanfaatkan masyarakat antara lain cekfakta.com, turnbackhoax.id, Google Lens, serta kanal resmi KPU dan Bawaslu.
Tidak hanya hoaks, persoalan politik uang juga menjadi perhatian dalam pemaparan tersebut. Praktik politik uang dapat berbentuk pemberian uang tunai, sembako, voucher digital, hingga janji pekerjaan atau keuntungan tertentu dengan syarat memberikan dukungan politik.
Masyarakat diimbau untuk tidak terlibat dalam praktik tersebut. Apabila menemukan dugaan politik uang, pemilih dapat mencatat waktu, tempat, pihak yang terlibat, serta kronologi kejadian, kemudian menyampaikan laporan kepada pengawas pemilu atau Bawaslu setempat.
Melalui kegiatan KPU Goes to Campus, diharapkan generasi muda semakin memahami pentingnya partisipasi politik yang berkualitas. Pendidikan pemilih tidak hanya bertujuan meningkatkan angka kehadiran di tempat pemungutan suara, tetapi juga membangun kesadaran untuk menentukan pilihan berdasarkan informasi yang benar dan pertimbangan rasional.
Dengan demikian, setiap suara yang diberikan dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil, inklusif, dan berintegritas pada 2029 mendatang.



