JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperkuat pendidikan politik masyarakat, khususnya kalangan pemilih pemula, melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan. Program yang menyasar kelompok rentan, marjinal, dan pemilih pemula ini menjadi salah satu upaya membangun demokrasi yang lebih berkualitas menjelang Pemilu 2029.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, tersebut menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menentukan arah demokrasi. Partisipasi pemilih dinilai tidak cukup hanya diukur dari jumlah masyarakat yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS), tetapi juga dari pemahaman dan kesadaran dalam menentukan pilihan politik.
Dalam sambutan pembuka, KPU menegaskan bahwa pendidikan pemilih harus dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif. Masyarakat perlu memahami hak serta tanggung jawabnya sebagai warga negara agar mampu berpartisipasi secara mandiri dan bertanggung jawab.
Selain meningkatkan kesadaran kepemiluan, kegiatan ini juga diarahkan untuk membangun kemampuan masyarakat menghadapi berbagai persoalan demokrasi, seperti hoaks, disinformasi, politik uang, ujaran kebencian, hingga sikap apatis terhadap proses politik.
Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Dr. H. Muhammad Saifulloh, S.Sos., M.Si., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa generasi Z memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Menurutnya, anak muda perlu mengambil peran lebih besar, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pihak yang turut mengawasi jalannya pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa generasi Z memiliki karakter kritis, dekat dengan teknologi digital, serta cenderung mengutamakan keaslian dan bukti nyata dibandingkan pencitraan semata. Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian mereka antara lain kesempatan kerja, dampak kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), biaya pendidikan tinggi, akses beasiswa, hingga perubahan iklim.
Untuk menjadi pemilih yang cerdas, generasi muda didorong memeriksa rekam jejak calon pemimpin, membandingkan program kerja secara objektif, serta menolak segala bentuk politik uang. Pilihan politik seharusnya didasarkan pada kapasitas, integritas, dan bukti kinerja, bukan karena iming-iming atau popularitas sesaat.
Saifulloh juga mengajak generasi muda terlibat dalam pengawasan demokrasi melalui aktivitas jurnalisme warga, penyebaran informasi yang telah terverifikasi, serta edukasi kepada lingkungan sekitar. Peran tersebut tidak berhenti setelah pemungutan suara, tetapi berlanjut dengan mengawasi dan menagih realisasi janji pejabat terpilih.
Ia mengingatkan agar anak muda tidak terjebak dalam sikap apatis atau anggapan bahwa pergantian pemimpin tidak akan membawa perubahan. Partisipasi aktif justru menjadi salah satu cara masyarakat mendorong perbaikan. Pemilih pemula, termasuk mahasiswa yang merantau, juga perlu memahami ketentuan teknis kepemiluan seperti prosedur pindah memilih agar hak suaranya tetap dapat digunakan.
Sementara itu, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Dr. Drs. Amri Yusra, M.Si., mengangkat persoalan fenomena post-truth yang semakin memengaruhi kehidupan politik di era digital.
Ia menjelaskan bahwa fenomena tersebut menggambarkan kondisi ketika emosi, keyakinan pribadi, dan kepentingan tertentu lebih dominan dalam membentuk opini dibandingkan fakta objektif. Situasi ini membuat masyarakat berisiko mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangannya sendiri meskipun belum terbukti kebenarannya.
Menurut Amri, kondisi tersebut dapat memicu penyebaran berita bohong, menurunkan kepercayaan publik terhadap media dan lembaga pemerintah, serta membentuk persepsi politik yang menyimpang dari kenyataan. Dalam konteks pemilu, informasi yang keliru bahkan berpotensi memengaruhi keputusan masyarakat saat menentukan pilihan.
Ia turut menjelaskan tiga fenomena di media sosial yang dapat memperkuat persoalan tersebut, yakni filter bubble, echo chamber, dan user generated content (UGC).
Filter bubble terjadi ketika algoritma media sosial lebih banyak menyajikan konten berdasarkan kebiasaan dan minat pengguna. Sementara itu, echo chamber membuat seseorang terus berada dalam lingkungan informasi yang memiliki pandangan serupa sehingga semakin sulit menerima perspektif berbeda.
Adapun UGC merupakan konten yang dibuat dan disebarkan oleh pengguna, baik berupa tulisan, foto, maupun video. Dalam komunikasi politik, konten semacam ini dapat menjadi sarana penyebaran informasi dan kampanye, tetapi juga berisiko dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi yang tidak terverifikasi.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial. Pemeriksaan sumber, bukti, dan kebenaran informasi menjadi langkah penting sebelum mengambil sikap maupun membagikannya kepada orang lain.
Persoalan lain yang menjadi perhatian menjelang Pemilu 2029 adalah penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Konten Kreator untuk Nusantara (AKKuN), Eugenius Kau Suni, S.T., M.T., menilai media sosial memiliki peran besar dalam meningkatkan partisipasi politik, menyebarkan informasi kepemiluan, serta memperluas ruang diskusi masyarakat.
Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa konten manipulatif, khususnya deepfake dan voice cloning. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membuat video atau suara palsu yang menyerupai seseorang sehingga berpotensi menyesatkan publik dan memengaruhi opini politik.
Eugenius menekankan bahwa masyarakat harus lebih cermat dalam mengonsumsi informasi digital. Sebelum membagikan konten politik, pengguna perlu memeriksa sumber asli, tanggal, konteks, serta membandingkannya dengan informasi dari sumber lain.
Ia juga mengingatkan para kreator konten agar tidak hanya mengejar popularitas atau jumlah penayangan. Konten yang menggunakan AI untuk menghasilkan gambar, suara, atau video realistis perlu diberi keterangan secara jelas agar audiens mengetahui bahwa materi tersebut merupakan hasil buatan atau manipulasi teknologi.
Selain transparansi penggunaan AI, kreator konten perlu memahami aturan pemilu, kebijakan platform digital, serta ketentuan hukum yang berlaku. Konten yang diproduksi sebaiknya mengedepankan kebenaran, edukasi, dan tanggung jawab sosial.
Melalui kegiatan KPU Goes to Campus ini, generasi muda diharapkan semakin memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemilu yang berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pemilih, pengawas, dan penyebar informasi yang bertanggung jawab.
Dengan meningkatkan literasi politik dan digital, masyarakat diharapkan mampu menentukan pilihan berdasarkan fakta, menolak politik uang, serta tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun manipulasi informasi. Generasi muda pun diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pemilu 2029 yang demokratis, inklusif, dan berkualitas.



