Transformasi Digital Dinilai Penting untuk Perkuat Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta – Transformasi digital dinilai menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat di tengah perkembangan ekonomi digital. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data diharapkan mampu membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, serta menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam webinar bertajuk “Transformasi Digital untuk Memperkuat Sistem Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat di Era Ekonomi Digital” yang diselenggarakan pada Rabu (4/11/2026).

Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, B.A., M.Sc., dalam pemaparannya menekankan bahwa digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya berkaitan dengan penerapan teknologi, tetapi juga bagaimana negara mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan adil kepada masyarakat.

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital telah membuka berbagai peluang pekerjaan, mulai dari perdagangan melalui lokapasar, pengemudi transportasi daring, hingga pekerja lepas. Namun, perubahan pola kerja tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait ketidakpastian pendapatan dan akses terhadap jaminan sosial.

Karena itu, sistem perlindungan sosial perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar mampu menjangkau pekerja informal dan masyarakat yang memiliki pola penghasilan tidak tetap.

Farah juga menyoroti pentingnya pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi dalam meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Data yang akurat dan terus diperbarui diperlukan agar bantuan dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.

Ia menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah melaporkan lebih dari 19,8 juta transaksi melalui sistem penghubung layanan pemerintah dalam uji coba digitalisasi perlindungan sosial, dengan jangkauan sekitar 5,4 juta keluarga hingga 28 September 2026.

Meski demikian, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari banyaknya transaksi atau aplikasi yang digunakan. Kemudahan akses, keamanan data, transparansi proses, serta penyelesaian pengaduan masyarakat juga harus menjadi perhatian.

Farah menegaskan bahwa layanan digital harus tetap inklusif, terutama bagi lansia, masyarakat di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet, serta keluarga yang belum memiliki perangkat memadai. Pendampingan sosial dan keterlibatan perangkat desa dinilai penting agar tidak ada masyarakat yang kehilangan haknya akibat keterbatasan akses teknologi.

Sementara itu, Wakil Koordinator Gugus Tugas Harian Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB, Adi Nugroho, menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat transformasi layanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan sosial.

Ia menyebutkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial telah berjalan di 258 kabupaten/kota. Program tersebut dikembangkan melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pembayaran digital, gerbang pembayaran pemerintah, serta sistem pertukaran data antarinstansi.

Adi menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama dalam penyaluran bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran. Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kesalahan penyaluran pada program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako mencapai 45 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melakukan penyederhanaan proses pengajuan bantuan sosial. Jika sebelumnya masyarakat harus melewati sembilan tahapan administratif, kini prosesnya disederhanakan menjadi tiga langkah, yakni pengajuan bantuan secara langsung, verifikasi dan validasi melalui integrasi data lintas kementerian, serta proses penyaluran bantuan.

Pemanfaatan verifikasi biometrik dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga diterapkan untuk memastikan identitas pemohon. Sementara itu, pertukaran data melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dilakukan guna membantu memeriksa kelayakan penerima berdasarkan informasi dari berbagai instansi.

Dari hasil evaluasi di Banyuwangi, proses pengajuan bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 200 hari kini dapat memberikan kepastian potensi kelayakan dalam waktu 1 hingga 6 jam. Biaya administrasi dan transportasi masyarakat yang sebelumnya berkisar Rp20 ribu hingga Rp150 ribu juga dapat ditekan menjadi Rp0 hingga Rp10 ribu.

Adi turut memperkenalkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga melalui keterlibatan agen perlindungan sosial (perlinsos). Program ini membuka kesempatan bagi masyarakat umum maupun aparatur pemerintah untuk membantu warga yang membutuhkan dalam proses pendaftaran bantuan sosial.

Agen perlinsos berperan sebagai pendamping pendaftaran, bukan pihak yang menentukan kelayakan penerima bantuan. Kehadiran relawan ini diharapkan dapat membantu lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.

Di sisi lain, akademisi Dr. Jubery Marwan, M.M., menyoroti pentingnya transformasi digital dalam memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional, baik melalui kontribusi terhadap produk domestik bruto maupun penyerapan tenaga kerja.

Ia memaparkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 64 juta pelaku UMKM dengan kontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Namun, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas, mengakses teknologi, serta memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Jubery menilai pemanfaatan AI dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional, mulai dari pelayanan konsumen, pemasaran digital, pengelolaan stok, sistem rekomendasi produk, hingga deteksi penipuan keuangan.

Selain teknologi, penguatan visual branding juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya tarik produk. Identitas merek, fotografi produk, konten media sosial, optimalisasi marketplace, strategi promosi, hingga storytelling dinilai dapat membantu UMKM membangun kepercayaan konsumen.

Ia juga mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan berbagai perangkat digital yang mudah diakses, seperti Canva, CapCut, WhatsApp Bisnis, serta aplikasi pencatatan keuangan. Pemanfaatan teknologi tersebut dapat menjadi langkah awal untuk meningkatkan kualitas pemasaran dan pengelolaan usaha.

Melalui pemaparan para narasumber, webinar ini menegaskan bahwa transformasi digital perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi.

Digitalisasi perlindungan sosial diharapkan mampu memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang berhak, sementara pemanfaatan teknologi oleh UMKM dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuannya menghadirkan manfaat nyata, memperluas akses, dan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara lebih merata.

Share this post :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *