Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang menyasar kelompok pemilih rentan, marjinal, dan pemilih pemula. Kegiatan yang digelar pada Rabu (5/8/2026) ini bertujuan membangun literasi kepemiluan sekaligus mendorong partisipasi masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
Dalam sambutan pembuka, KPU menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari tingginya tingkat partisipasi pemilih saat hari pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, KPU berharap masyarakat mampu menangkal hoaks, politik uang, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk disinformasi yang berpotensi merusak proses demokrasi.
Materi pertama disampaikan oleh Pebra Alvika. Ia menjelaskan bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi utama dalam demokrasi yang sehat. Menurutnya, pemilu bukan sekadar proses pergantian kepemimpinan, melainkan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menentukan arah kebijakan negara.
Dalam paparannya, Pebra juga menyoroti tantangan demokrasi di Indonesia, mulai dari politik uang, rendahnya kualitas partisipasi, penyebaran disinformasi, hingga profesionalitas penyelenggara pemilu. Ia mengajak masyarakat untuk membangun budaya politik yang lebih kritis sehingga pemilu mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas.
Selanjutnya, Maulana Yusuf mengulas pentingnya pendidikan pemilih di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menegaskan bahwa tingginya penetrasi internet harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi politik secara benar.
Menurutnya, pemilih yang cerdas adalah mereka yang menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan program kerja calon, bukan karena popularitas maupun provokasi. Ia juga mengingatkan masyarakat agar membiasakan prinsip “Saring Sebelum Sharing” serta memanfaatkan kanal resmi KPU dan Bawaslu untuk memverifikasi informasi yang beredar.
Selain itu, Maulana Yusuf menyoroti besarnya potensi gig worker, seperti pengemudi ojek online, kurir, dan pekerja digital, sebagai agen literasi demokrasi. Dengan jumlah yang terus meningkat dan aktif di ruang digital, kelompok ini dinilai memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi kepemiluan yang benar kepada masyarakat.
Sementara itu, Rifqi Maulana menegaskan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pemilu yang rutin, tetapi juga pada integritas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Ia mengingatkan bahwa politik uang, hoaks, politik identitas, dan ujaran kebencian masih menjadi ancaman serius terhadap demokrasi.
Rifqi mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dengan memilih berdasarkan data, rekam jejak, integritas, dan kapasitas calon, bukan karena iming-iming materi ataupun sentimen emosional. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan setelah pemilu serta menghormati hasil demokrasi melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, KPU berharap pendidikan pemilih tidak hanya berlangsung menjelang pemilu, tetapi menjadi proses berkelanjutan yang mampu membentuk masyarakat yang kritis, berintegritas, dan aktif mengawal jalannya demokrasi. Dengan meningkatnya kualitas partisipasi masyarakat, diharapkan pemilu di Indonesia dapat melahirkan kepemimpinan yang lebih berkualitas dan demokrasi yang semakin kuat.
