Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperkuat pendidikan pemilih melalui kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada kelompok pemilih rentan, marjinal, dan pemula yang digelar pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU meningkatkan kualitas demokrasi melalui penguatan literasi kepemiluan dan partisipasi masyarakat. Pendidikan pemilih dinilai tidak cukup hanya mendorong masyarakat hadir di tempat pemungutan suara, tetapi juga membangun pemilih yang cerdas, kritis, mandiri, dan bertanggung jawab.
Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai berbagai tantangan demokrasi di era digital, khususnya penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, politik uang, serta sikap apatis terhadap proses demokrasi. KPU menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan pemilu yang berintegritas, inklusif, dan berkualitas.
Salah satu materi yang mendapat perhatian adalah literasi digital dan pencegahan hoaks politik di grup WhatsApp. Ahmad Fawait, Direktur Visioner Indonesia, mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip “3 Detik Tahan Jempol”, yakni berhenti sejenak sebelum membagikan informasi, mengecek kebenarannya melalui sumber terpercaya, serta mempertimbangkan dampak informasi tersebut.
Menurut materi yang disampaikan, masyarakat perlu mengenali ciri-ciri hoaks, seperti judul yang provokatif, sumber tidak jelas, foto yang telah dimanipulasi, hingga pesan yang diteruskan berulang kali. Peserta juga diarahkan untuk menggunakan kanal pemeriksa fakta sebagai langkah verifikasi sebelum menyebarkan informasi.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Perempuan Berdikari, Hauwa Angkotasan, S.H., menekankan pentingnya peran perempuan, khususnya kaum ibu, sebagai pemimpin literasi digital di lingkungan keluarga dan komunitas.
Ia memperkenalkan “Tiga Pilar Kepemimpinan Literasi”, yaitu Saring, Sikap, dan Pimpin. Masyarakat didorong untuk menyaring informasi sebelum membagikannya, meluruskan informasi keliru dengan cara santun, serta mengambil peran dalam membangun budaya diskusi yang sehat di ruang digital.
Materi berikutnya disampaikan Melati Sari Maisara, Ketua Yayasan Sahabat Melati Aceh Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang membahas keamanan digital serta deteksi dini hoaks politik.
Peserta diperkenalkan dengan metode SIFT (Stop, Investigate, Find, Trace) untuk membantu memverifikasi informasi secara lebih sistematis. Selain itu, peserta diingatkan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, penggunaan autentikasi dua faktor, kata sandi yang kuat, serta kewaspadaan terhadap berbagai bentuk ancaman digital.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih yang aktif, tetapi juga mampu menjadi bagian dari ekosistem demokrasi digital yang sehat. Literasi digital dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi bekal penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi politik.
Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada seluruh peserta untuk membangun kebiasaan saring sebelum sharing, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta bersama-sama menciptakan ruang digital yang aman, cerdas, dan kondusif.
