Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sistem perlindungan sosial melalui digitalisasi data agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu penerima bantuan.
Hal tersebut mengemuka dalam webinar Forum Diskusi Publik yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital pada Jumat (6/3).
Anggota Komisi I DPR RI H. A. Imam Sukri menilai akurasi data menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan sosial pemerintah. Ia menyebut selama ini persoalan data sering menjadi kendala dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
“Di masa sebelumnya sering terjadi ketidaksesuaian data yang membuat masyarakat bingung. Karena itu pemerintah kini memperkuat konsep satu data nasional agar informasi yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Imam Sukri.
Pemerintah Gunakan Data Tunggal Nasional
Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi Aris Kurniawan menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan program strategis pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, tetapi juga menjadi upaya menekan angka kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial.
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran bansos, pemerintah kini menerapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 yang memperkenalkan penggunaan DTSEN sebagai basis data nasional.
“DTSEN menyatukan berbagai sumber data sosial dan ekonomi masyarakat sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat,” kata Aris.
NIK Jadi Kunci Validasi Data
Dalam sistem DTSEN, setiap individu yang terdaftar wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid dan hanya tercatat satu kali di dalam sistem. Hal ini bertujuan mencegah duplikasi data yang selama ini sering menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial.
Selain itu, data juga dilengkapi berbagai indikator sosial dan ekonomi yang membantu pemerintah menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat secara lebih objektif.
Dengan sistem tersebut, penyaluran bantuan diharapkan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan meminimalkan kesalahan distribusi.
Teknologi Digital Percepat Penyaluran Bansos
Aris menambahkan bahwa digitalisasi juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan bantuan sosial.
Melalui integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), pertukaran data antarinstansi dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.
Selain itu, sistem digital memungkinkan masyarakat untuk memberikan pembaruan data maupun sanggahan terkait status penerima bantuan.
Sistem Bansos Lama Dinilai Masih Banyak Kendala
Tokoh pemuda Deny Mahmud Fauzi menilai sistem bantuan sosial konvensional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pendataan yang kurang akurat, proses birokrasi yang lambat, hingga keterbatasan teknologi.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital seperti integrasi data, kecerdasan buatan, serta platform digital akan membuat sistem bantuan sosial menjadi lebih cepat dan responsif terhadap kondisi masyarakat.
“Inovasi digital dapat menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih transparan, efisien, dan mampu merespons kondisi darurat seperti krisis ekonomi atau bencana,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi perlindungan sosial menjadi fondasi penting dalam membangun sistem kesejahteraan yang berkelanjutan di masa depan.
