Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital menggelar webinar bertema “Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM” pada Selasa (10/3). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan legislatif, akademisi, hingga pegiat literasi digital untuk membahas strategi penguatan ekonomi desa di tengah perkembangan teknologi dan dinamika global.
Anggota Komisi I DPR RI, A. Halim Iskandar, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang telah berbagi wawasan dalam kegiatan tersebut. Ia juga memberikan penghargaan kepada Donny B.U. selaku Ketua Siberkreasi yang dinilai memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan literasi digital di Indonesia.
Menurut Halim, literasi digital masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat. Banyak warga yang belum mampu menyaring serta memverifikasi informasi yang beredar di ruang digital. Kondisi tersebut membuat masyarakat rentan terhadap informasi yang tidak akurat maupun hoaks.
Selain itu, ia juga menyinggung dinamika global yang saat ini tengah terjadi, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah yang sebagian dipengaruhi oleh ketidakseimbangan informasi. Dalam menghadapi berbagai isu global tersebut, masyarakat diharapkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Halim menilai tema pembangunan desa, koperasi, dan UMKM sangat relevan dengan kondisi saat ini. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada penguatan ekonomi di tingkat akar rumput. Ketika kondisi ekonomi keluarga membaik, berbagai kebutuhan dasar seperti pemenuhan gizi dapat terpenuhi dengan lebih baik, yang pada akhirnya turut berkontribusi pada pencegahan stunting dan peningkatan kualitas generasi masa depan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Sistem koperasi dinilai mampu menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola kegiatan ekonomi secara bersama-sama dengan prinsip kekeluargaan. Pembentukan koperasi di setiap desa diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Co-Founder ICT Watch, Donny B.U., menjelaskan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 75 ribu desa dengan sekitar 40 persen penduduk tinggal di wilayah pedesaan. Saat ini desa-desa tersebut mulai memasuki era digital seiring meningkatnya akses internet, meskipun kesenjangan konektivitas antara desa dan kota masih menjadi tantangan.
Menurutnya, teknologi digital membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi desa. UMKM dan koperasi yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dapat memanfaatkan teknologi untuk memperluas pasar serta meningkatkan nilai produk lokal. Namun, hal tersebut harus didukung dengan literasi digital yang memadai, termasuk kemampuan memahami keamanan digital dan memanfaatkan teknologi secara produktif.
Donny juga menilai koperasi modern memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi desa. Dengan pengelolaan yang lebih modern dan dukungan digitalisasi, koperasi dapat membantu pelaku usaha desa memperluas jaringan distribusi serta meningkatkan daya saing produk.
Di sisi lain, akademisi dari Universitas Surabaya, Supriyanto, menegaskan bahwa desa merupakan fondasi penting dalam pemerataan ekonomi nasional yang inklusif. Penguatan koperasi dan UMKM dinilai menjadi motor utama dalam meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Saat ini sekitar 43 persen desa di Indonesia masih tergolong tertinggal. Selain itu, sekitar 38 persen wilayah desa belum memiliki akses internet yang stabil, sementara tingkat literasi finansial pelaku usaha desa masih tergolong rendah.
Sebagai solusi, ia memperkenalkan Program Koperasi Desa Merah Putih yang menargetkan pembentukan sekitar 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 75 ribu koperasi desa dan 5 ribu koperasi kelurahan.
Program tersebut didukung oleh alokasi anggaran sekitar Rp34,57 triliun yang bersumber dari Dana Desa. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun berbagai fasilitas pendukung seperti gudang, gerai koperasi, serta infrastruktur ekonomi lainnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan dengan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per koperasi dengan bunga rendah sebesar enam persen serta jangka waktu yang panjang. Skema tersebut diharapkan dapat membantu koperasi berkembang tanpa terbebani biaya modal yang tinggi.
Lebih lanjut, Supriyanto menekankan pentingnya digitalisasi dalam mendorong pertumbuhan UMKM desa. Dengan pelatihan pemasaran digital dan manajemen keuangan, produk desa diharapkan mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.
Ia menutup pemaparannya dengan mengajak seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga media, untuk bekerja sama membangun ekosistem ekonomi desa yang kuat. Melalui sinergi tersebut, desa diharapkan tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
